Sumenep, Kamis 4 September 2025 | Berita Satu- HINGGA AWAL September 2025, Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Definitif Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Belum Bua Bergulir. PADAHAL, POSISI INI MEMEGANG PERAN Vital DALAM MENJAGA STABILITAS BIROKRASI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK.
BUPATI SUMENEP, H. DR. Achmad fauzi wongsojudo, sh, mh, Mengakui pihaknya belum membentuk tim selekssi (pansel) Yang Bertugas Menjaring Calon Sekda.
“Baru Plt-Nya Beberapa Hari,” Ujar Fauzi Singkat, Tanpa Merinci Lebih Jauh Soal Langkah Selanjutnya, Kamis (4/9/2025).
Jabatan Sekda Merupakan Posisi Tertinggi Dalam Struktur Asn Kabupaten/Kota. Tugasnya meliputi, Mengkoordinasikan Seluruh Organisi Perangkat Daerah (OPD), Menjembatani Komunikasi Antara Kepala Daerah Gelangan Asn, Dan Mengawal Kebijakan Daerah, Termasuk Pendengkelolaan. Tanpa Sekda Definitif, Roda Pemerintahan Dinilai Berjalan Pincang. PLT SEKDA HIYA MEMILIKI KEWENIangan Terbatas, Sewingga Sejumlah Kebijakan Penting Rawan Tertunda.
TUKU SEMENTARA, KURSI SEKDA DIISI SYAHWAN Effendi, Kepala Disdukcapil Sumenep, Menggantikan Pejabat Lama Yang Pensiun. MESKI STATUSNYA HIYA PLT, Syahwan Langsung Menggelar Rapat Koordinasi Bersama Kepala Opd. IA Menankan Pentingnya Sinergi Lintas Perangkat Daerah Agar Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal.
“Saya Tahat Tahu Alasan Bupati Memilih Sua Sebagai Plt Sekda. Yang Jelas, Saya Akan Menan Menjalankan Amanah Ini Denggelan Sebaik-Baiknya,” Tegas Syahwan.
Mandeknya Seleksi Sekda Definitif ini Mengundang Kritik Dari Pengamat Pemerintahan. Menurut Mereka, Kekosongan Jabatan Strategis Dapat Berdampak Pada Lambatnya Pengambilan Keutusan Strategis Di Level Kabupaten, Koordinasi Antar-Opd Terganggu, Berimbas Pada Efekekhitas Program, Dan Pelayanan Publik Berimbas Melayanan Melayanan Publik Berimbas Melayanan Bermbas Melayanan Bermbas, dan Pelayanan Publik Bermbas, Kompleks.
ISU Politis Jabatan Muncul, Mengingat Posisi Sekda Kerap Dipandang Strategis Menjelang Pilkada. Sumenep Kini Menghadapi Tantangan Besar Dalam Pengelolaan Minat Partisipasi (PI) Migas, Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Serta Peningkatan Pelayanan Publik di Kepulauan. Dalam Situasi ini, publik menilai Kehadiran Sekda Definitif Sangat Mendesak. Apalagi, Jabatan Sekda Sering Kali Menjadi Sorotan Politik. Penundaan Pembentukan Pansel Dikhawatirkan menimbulkan spekulasi adanya pertiMbangan non-teknis. (Robet)
(tagstotranslate) #achmadfauzi
About the Author
