Probolinggo, Selasa 28 April 2026| Berita Satu- DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, melontarkan kritik tegas terhadap arah pembangunan pemerintah kota yang dinilai masih terlalu berorientasi pada pencapaian administratif, bukan dampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda membawa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang utama. Rapat dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santy Wilujeng, merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan formal, melainkan potret menyeluruh dari proses perencanaan hingga pengawasan program pemerintah.
“Capaian penyelenggaraan pemerintahan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi wali kota dan dalam pengawasan DPRD,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Dalam rekomendasinya, DPRD secara eksplisit meminta Pemerintah Kota Probolinggo menggeser orientasi pembangunan. Fokusnya tidak lagi sebatas angka dan laporan administratif, tetapi pada kualitas hasil dan dampak langsung bagi masyarakat. Mengatasi tekanan tersebut, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, memaparkan sejumlah capaian yang dianggap positif, meskipun mengakui belum seluruh target terpenuhi.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo menjadi yang tertinggi di Jawa Timur, disertai peningkatan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia,” ujarnya.
Ia juga menyebut penurunan angka kemiskinan dan rasio gini sebagai indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ekonomi daerah, menurutnya, turut didorong oleh peningkatan kredit mikro. Namun demikian, Pemkot mengakui adanya potensi risiko ke depan, termasuk kemungkinan meningkatnya masalah kredit serta dampak mengancam geopolitik global.
“Ke depan, kami akan melakukan penyesuaian target agar pembangunan tetap stabil, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Rapat ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya yang sempat tertunda akibat ketidakhadiran wali kota, dan kala itu diwakili Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari Bukhori. Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap sinergi legislatif dan eksekutif dapat diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Bambang)
About the Author
