KPK BIDIK GUBERNUR KALBAR RIA NORSAN DALAM KASUS KORUPSI Jalan RP40 Miliar

Jakarta, Sabtu 23 Agustus 2025 | Berita Satu- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mulai Mendalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Memawah Yang Merugikan Negari Hingga Hingga Rp40.

PLT Deputi Penindakan Dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, Menyatakan Perkara Ini Bermula Saat Ria Norsan Masih Menjabat Sebagai Bupati Mempawah. Menurutnya, Pembangunan Proyek Infrastruktur, Khususnya Jalan, Tidak Munckin Berlatung Tanpa SepenGETAHUAN KEPALA DAERAH.

“Sayah Kasih Gambaran, Jadi Itu Perkara Waktu Yang Bersangkutan Jadi Bupati Mempawah Sebelum Jadi Gubernur, Perkara Preyek Jalan,” Kata Asep Di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (23/8/8/202).

KPK Mengusut Proyek Jalan Bernilai Puluhan Miliar Rupiah Yang Diduga Penuh Penyimpangan. Dari Hasil Penyelidikan, KPK Suda Menetapkan Tiga Tersanganka Yang Terdiri Dari Dua Pejabat Penyelenggara Negara Dan Satu Pihak Swasta. Salah Satunya Adalah Mantan Kepala Dinas Pupr Kabupaten Mempawah.

“Inia tersangkanya baru kepala Dinasnya Kalau Enggak Salah. Jadi Kita Sedang Mendalami Jaga Terkait Dangan Proyek Itu,” Tambah Asep.

PEMERIKSAAN RIA NORSAN OLEH PENYIDIK KPK BERTUJUAN TUKUK MENGURAI APAKAH ADA KEBIJAKAN MENYIMPANG, Persetjuan Anggraran, Atau Intervension Langsung Dari Mantan Bupati Mempawah Itu Dalam Proyek Proyek Proyek Pria Bangan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bahan Bangan Bangan Bangan Bangan B, Bangan B, BPUPAUSI KOREK KINEK KINEK BANGUK BEPUPAU BUPUPAU KINEK KINEK KINEK BEPUPA

“Kan Pasti Lewat Kepala Daerah Dulu, Enggak Ujuk-Ujuk Proyek Itu Langsung Tanpa Sepengetahuan Kepala Daerah. Kita Sedang Mensari Apakah Ada Kebijakan Yangi Menyimpang,” Pungasnya.

DENGAN KERUGIAN Negara Yang Mencapai Rp40 Miliar, Kasus ini menambah daftar Panjang dugaan korupsi infrastruktur daerah Yang Menyeret pejabat publik. KPK Memastikan Penyidikan Akan Terus Diperluas, Termasuk Mendalami Aliran Dana Proyek Jalan Mempawah, Dugaan Permaita Kontraktor, Hingan Potensi Keterlibatan Pejabat Lain. Kasus ini menjadi UJIAN SERIUS BAGI KPK DALAM MEMBongkar Praktik Mafia Proyek Jalan Daerah, Sekaligus Menjadi Sorotan Publik Terkait Integritas Pejabat Kalbar. (Sarang)