ATURAN PARTAI, kata Abdullah Tegaskan Pergantian Ketua DPD PDIP Bukan Pemecatan

Jakarta, Sabtu 23 Agustus 2025 | Berita Satu- Polemik Pergantian Ketua DPD PDI Perjalan (PDIP) Belakangan INI Menimbulkan Kesalahpahaman Publik. Sejumlah Pihak Menarasikan Bahwa Ketua Umum Pdip Megawati Soekarnoputri Memecat Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) Dari Kursi Ketua DPD Jawa Tengah. Namun, Ketua DPP PDIP, kata Abdullah, Menegaskan Bahwa Hal Tersebut Bukan Pemecatan, Melainkan Implementasi Regulasi Internal Partai.

Kata Abdullah Menjelaskan, Aturan Rangkap Jabatan Di Tubuh Pdip Suda Diatur Jelas Dalam Anggraran Dasar/Anggraran Rumah Tangga (AD/Art) Hasil Kongres Ke-Vi Pdip Di Bali Serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025. Biheh Merangkap Jabatan Struktural Di Tingkat Provinsi Maupun Kabupaten/Kota.

“Secara Otomatis DIANGGAP Mengundurkan Diri Dari Jabatan Sebelumnya, Kecuali Ketua Umum Partai Menentukan Lain,” kata Ujar Dalam Keterangan Tertulis, Sabtu (23/8/2025).

Dalam Struktur Kepengurusan Hasil Kongres VI, Bambang Wuryanto Kini Menjabat Ketua DPP PDIP BIDANG PEMENIGAN PEMILU LEGISLATIF. Selain Bambang, Tercatat mengatakan Abdullah (Ketua DPD Jatim), Olly Dondokambey (Ketua DPD Sulut), Dan Esti Wijayanti (Plt Ketua DPD Benggulu) JuGA Mengalami Kondisi Serupa.

“Norma Partai Jelas. Kami Semua Menunggu KETUSAN IBU KETUA UMUM. Bahkan Saya Sendiri Suda Mengajukan Surat Pengunduran Diri Dari Ketua Dpd Pdip Jawa.

Menuru berkata, Laran Rangkap Jabatan ini Dirancang Agar Struktur Partai Berjalan Lebih Efektif. Setiap Pengurus, Baik di Pusat Maupun Daerah, Diharapkan Fokus Penuh Pada Tugasnya Masing-Masing.

“Tejuyaanana Supaya Konsolidasi Dan Pengembangan Partai Bisa Berjalan Maksimal. Bukan Berarti Pemecatan, Internal Aturan Tapi Penegakan,” Tegasnya.

DPP PDIP MUGA TELAH MENJADWAHAN KONFERENSI DAERAH (KONFERDA) Dan KONFERENSI CABANG (KONFERCAB) Serentak di Seluruh Indonesia Unkule Usulan Kepengurusan Baru Mulai Dari Tingkat Cabang Hingga Provinsi. Proses ini Dipastikan Melibatkan Kader AKAR Rumput HINGGA DPC, DENGAN TETAP MEKANISME PARTAI.

Kata Bahwa Bahwa yang membingkai Seolak-Olah Megawati Soekarnoputri Bertindak Otoriter Adalah Keliru. “Karena Normanya Begitu, Maka Hal Itu Haru Dilaksanakan Oleh Ibu Ketua Umum Dan Dpp Partai,” Pungkasnya.

DENGAN DEMIKIAN, POLEMIK “PEMECatan” Ketua DPD PDIP SEJATEYA ADALAH KONSEKUENSI HUKUM PARTAI, BUukan BENTUK Tindakan Sepihak Megawati. (Sarang)