Jakarta, Jumat 26 September 2025 | Berita Satu- Menteri Koperasi Dan UKM (Menkop) Ferry Juliantono Menegaska Pentingnya Pengawasan Maupun Maupun Eksternal Dalam Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Hal ini dilakukan agar Koperasi desa Benar-Benar Berjalan Optimal, Transparan, Dan Bebas Dari Praktik Penyalahgunaan.
Strategi langkah itu diwujudkan melalui kerja sama antara kemementerian koperasi (kemenkop) gangan kejaksaan, serta sinergi bersama semerintah daerah.
“Kejaksaan Hadir Anggota Pendampingan Hukum Dan Edukasi. TejuJuanya Mencegah Praktik Pelangangaran Hukum Sekaligus Memperuat Tata Kelola Koperasi Berbasis Tata Pemerintahan Baik,” Ujar Menkop Ferry, Jumat (26/9/9/9/9/9/9).
Ferry Menankan, Koperasi Sebagai Badan Unaha Yang Diatur Dalam Uud 1945 Pasal 33, Memiliki Peran Strategis Dalam Sistem Perekonomian Berbasis Kekeluargaan. Kopdes merah putih diharapkan menjadi model Koperasi Akuntabel, Transparan, Dan Profesional. TUKUT ITU, KEMENKOP TELAH MELAHIH DINAS-DINAS DI TINGAT PROVINSI Dan Kabupaten/Kota, Merekrut 8.000 Asisten Bisnis Untuk Membantu Pengawasan Dan Pembinnan (1 Asisten Mendampingi 10 Koperasi), Proyek Dan Merekrut (PMO Mendampingi), PMO Mendampingi), PMO Mendampingi), PMO.
“Tahap Operasionalisasi Kopdes Merah Putih Dimula Oktober ini, Delan Anggraran Yang Suda Disetjui Menteri Keijan,” Tegas Ferry.
Ferry Rona Mengimbau Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Agar Membantu Menyediakan Lahan Sebagai Lokasi Gerai Koperasi Desa.
Di Sisi Lain, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, Menyebut Kopdes Merah Putih Di Wilayahya Masih Dalam Tahap Awal Pengembangan. Fokus Utama Meliputi Permodalan, Peringkat Nasional, Hingan Pengembangan Usaha.
“Pengembangan Kopdes Merah Putih Tenjak Bisa Instan. Namun Gelan Langkah Tepat Dan Dukungan Penuh, Koperasi Ini Bisa Jadi Contoh Kemjuan Mandiri Dan Berkelanjutan,” Pungkasnya.
Edy Menegaska, Koperasi desa ini nantinya dapat menjadi landasan kuat pembangunan desa sekaligus berkontribusi pembangunan nasional. (Sarang)
(tagstotranslate) #Beritaekonomi