Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK, Minta Amnesti Dari Presiden Prabowo

Jakarta, Sabtu 23 Agustus 2025 | Berita Satu- Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Atau Yang Akrab Disapa Noel Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini Bermula Dari Operasi Tangkap Tangan (Ott) Pada Rabu (20/8/2025), Terkait Dugaan Pemerasan Dalam Pengurusan Sertifikat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam Konferensi Pers Usui Ditetapkan Sebagai Tersangking, Noel Mengucapkan Permintaan Maaf Kepada Presiden Prabowo Subianto Dan BerharaP Mendapat Amnesti Presiden. Menariknya, Harapan Itu Diulang Hingga Tiga Kali Di Depan Awak Media.

“Semoga Sahah Mendapatkan Amnesti Dari Presiden Prabowo,” Kata Noel SAMBIL BERJALAN Menuju Mobil Tahanan, Sabtu (23/8/2025).

Noel Mengaku Menyesal Dan Berharap Masih Diberikan Kesempatan Unkebaiki Diri. IA Menegaska Bahwa Dirinya Tetap Menghormati Proses Hukum Yang Dilakukan Oleh Kpk.

Presiden Prabowo Sendiri Langsung Menandatanii Surat Pemerat Noel Noel Dari Jabatan Wamenaker Di Hari Yang Sama. Langkah tegas ini menjadi penegasan bahwa kabinet merah putih tidak anggota toleransi terbadap praktik korupsi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menegaskan Bahwa Pemerintah Menyerahkan Sepenuhnya Kasus Noel Kepada KPK.

“Pemerintah Menghormati Proses Hukum Yang Dilakukan Oleh Lembaga Antirasuah. Presiden Suda Berkali-Kali Menegaskan Komitmen Dalam Pemberantasan Korupsi,” Pungasnya.

Sementara Itu, KPK Menyebut Kasus Dugaan Suap Terkait Pengurusan Sertifikat K3 Ini Melibatkan Pihak Swasta Dan Berpotensi Menimbulkan Kerugian Besar Bagi Tata Kelola Ketenagakerjaan.

Kasus ini menjadi UJIAN SERIUS BAGI KABINET MERAH PUTIH YANG BARU BERJALAN BEBERAPA Bulan. Noel, Yang Sebelumnya Denal Sebagai Aktivis, Kini Haru Menghadapi Jerat Hukum. Harapan Amnesti Dari Presiden Tentu Menimbulkan Perdebatan Publik, Karena Amnesti Presiden Biasianya Diberikan Dalam Konteks Politik Atau Konflik Nasional, Bukan Kasus Korupsi.

Pengamat Menilai, Langkah Noel Meminta Amnesti Bisa Memicu Kontrovssi Baru, Terutama Karena Publik Menuntut Ketegasan Pemerintah Terhadap Praktik Korupsi Di Tubuh Birokrasi. (Sarang)