Lia istifhama tegaska pphn yang berpusat

Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025 | Berita Satu- ISU Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) KEMBALI MENCUAT DALAM SIRANG PARIPURNA DPD RI, SELASA (19/8/2025). Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, Meninggung Urgensi PPhn Dalam Kontek Pembahasan apbn Bersama Komite IV.

Pernyataan Tersebut Langsung Diamini Senator Asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, Yang Menegaskan Pentingnya Pphn Sebagai Pengikat Pembangunan Berkelanjutan di Teng Pergantian Rezim Politik.

Perlu Ada Pengual Hubungan Hukum PPHN Delangan Rpjm Dan Rpjp. Pphn Sangat Relevan UNTUK MENJAGA Kesinambungan Pembangunan Tanpa Mengubah Sistem Prigasi Presidensi. Terhenti di Tengah Jalan, ”Tegas Lia, Jumat (22/8/2025).

Pphn dan problematika ketidaksinambungan Pembangunan

Sejak Amandemen Uud 1945 Menghapus Gbhn, Legitimasi Pembangunan Nasional Sepenuhya Bergantung Pada Visi Presiden Terpilih. Namun Praktiknya, Banyak Proyek Strategis Nasional Berhenti Di Tengah Jalan Akiat Pergantian Rezim.

Hal inilah yang mendorong wacana pphn sebagai payung hukum Pembangunan Lintas Pemerintahan. Landasan Formalnya Bahkan Telah Ditegaska Melalui Keutusan MPR No. 3 Tahun 2024, Yang Menugaska Badan Pengkajian MPR Bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) untuk PPHN PPHN.

Lia IStifhama Tekankan Peran Ketetapan MPR

Dalam Paparanyaa, Lia Menegaska Pentingnya Ketetapan MPR Ri Dibanding Sekadar Peraturan Atau Keutusan.

“Ketetapan MPR Memilisi Daya Ikat Eksternal, Bukan Hanya Internal. Delangan Ketetapan MPR, Penyusunan pphn Akan Melibatkan DPR Dan DPD, Sewingga lebih mewakili Terhadap kePentingan daerah maupun nasional,” ujara.

Menurut lia, pphn Bukanlah upaya Mengembalikan Supremasi mpr Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, Melainkan Instrumen untuk Memastikan Pembangunan Berkelanjutan, Adil, Dan Terukur.

Implikasi pphn terbadap apbn dan pembangunan daerah

Lia Menilai, PPHN Sebaiknya Menjadi Pedoman Penyusunan Apbn, Agar Alokasi Anggraran Pembangunan Memiliki Arah Jangka Panjang. DENGAN DEMIKIAN, Baik PUSAT MAUPUN DAERAH DAPAT SELARAS DALAM SaPAPAI Pembangunan Berkeadilan.

“Selain Itu, PPHN PPHN MEMPERKUAT SAMPRONISI RPJP DAN RPJM AKAN, Target SHINGGA PEMANGUNAN TIDAK TIDAK MUDAH BERUBAH HERYA KARENA DINAMIKA POLITIK LIMA TAHunan.,” Pungkasnya. (Kiki)