Surabaya, Rabu 8 April 2026 | Berita Satu- Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi. Desakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat dipicunya harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah pada anggaran tahun 2026.
Menurut Said, kebijakan subsidi saat ini masih jauh dari tepat sasaran. Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 menunjukkan adanya ketimpangan distribusi, di mana kelompok masyarakat mampu justru menjadi penerima subsidi energi terbesar.
Senior Politisi PDI Perjuangan ini memaparkan, sekitar 72 persen subsidi solar dinikmati rumah tangga kelompok menengah ke atas (desil 6–10), sementara kelompok bawah hanya memperoleh 28 persen. Kondisi serupa terjadi pada pertalite, dimana 79 persen subsidi dinikmati kelompok mampu, dan hanya 21 persen untuk masyarakat rendahan.
“Ini menunjukkan bahwa subsidi kita masih bias dan belum tepat sasaran. Yang seharusnya dilindungi justru belum menjadi prioritas utama,” katanya, Rabu (8/4/2026).
Said juga menyoroti distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai paling rentan penyimpangan. Sebanyak 69 persen subsidi LPG dinikmati kelompok mampu, sedangkan masyarakat miskin hanya mendapatkan 31 persen. Ia menilai, kondisi tersebut terjadi karena subsidi LPG masih dikelola secara bebas sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pengawasan yang ketat.
Di sisi lain, subsidi listrik dinilai relatif lebih tepat sasaran karena berbasis daya listrik rumah tangga. Namun, ia mengungkap masih terdapat kebocoran, di mana sekitar 40 persen subsidi listrik tetap dapat dinikmati kelompok mampu.
Oleh karena itu, Said mendorong pemerintah mengubah skema subsidi menjadi lebih terarah dengan menyasar 40 persen kesejahteraan masyarakat rendah. Ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi biometrik untuk memastikan distribusi subsidi lebih akurat.
“Dengan sistem biometrik, pendistribusian subsidi bisa lebih transparan dan sulit dimanipulasi,” tegas Said yang kini menjabat sebagai Ketua Banggar DPR RI.
Selain itu, Said meminta validasi ulang data penerima subsidi BBM melalui integrasi dengan data kepemilikan kendaraan. Menurutnya, subsidi seharusnya diprioritaskan untuk nelayan kecil, petani, dan pelaku UMKM, bukan kendaraan pribadi roda empat.
Dalam konteks global, Said mengingatkan Indonesia tengah menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan harga minyak dan nilai tukar. Kondisi ini berpotensi membebani APBN 2026 yang telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp381,3 triliun.
Ia menilai, tanpa kebijakan reformasi, pemerintah berisiko kembali terjebak dalam siklus krisis energi seperti yang terjadi sebelumnya.
“Jika tidak segera diumumkan, kami akan terus mengulangi pola yang sama setiap terjadi gejolak global,” tandasnya.
Meski mengapresiasi langkah pemerintah yang menahan harga BBM dan LPG demi menjaga daya beli masyarakat, Said menegaskan kebijakan tersebut harus diikuti reformasi struktural agar ketahanan fiskal tetap terjaga.
“Reformasi subsidi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak,” tutupnya. (Sarang)
About the Author
