Sumenep, Rabu 21 Januari 2026 | Berita Satu- Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026). Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk mengkaji secara kritis wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali mengemuka di tingkat nasional.
Diskusi yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB tersebut menghadirkan perwakilan berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep serta pemerhati politik dan kebijakan publik. Sejumlah legislator menyampaikan pandangan beragam, mulai dari perspektif politik praktis hingga dampaknya terhadap partisipasi rakyat dan kualitas demokrasi lokal.
Narasumber yang hadir antara lain H. Hosnan, S.IP., M.AP (Fraksi PDI Perjuangan), Akhmadi Yasid, SH (Fraksi PKB), Moh. Fendi, SE (Fraksi Demokrat), Dr. HM Asy’ari Muthhar, M.Fil.I (Fraksi PPP), Hairul Anwar, MT (Fraksi PAN), Ahmad Jauhari, S.IP., M.Phil (Fraksi NasDem), serta Holik (Fraksi Gerindra–PKS).
Selain unsur legislatif, diskusi juga menghadirkan Dr. Wilda Rasail, MA, pemerhati politik dan kebijakan publik, yang mengulas pemberdayaan akademisi dan konstitusional dari wacana Pilkada melalui DPRD. Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Wildan Mukhlisah Sy.
Ketua JMSI Sumenep, Supanji, menegaskan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral insan pers untuk menghadirkan ruang literasi demokrasi yang sehat dan mencerahkan masyarakat.
“Isu Pilkada lewat DPRD menyangkut langsung hak politik rakyat. Media memiliki peran strategis untuk menghadirkan diskursus yang objektif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Supanji.
Ia menekankan bahwa forum tersebut tidak bertujuan untuk menggiring opini tertentu, melainkan membuka ruang pertukaran gagasan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif.
“Kami ingin publik menilai secara kritis, apakah wacana ini menjadi solusi tata kelola demokrasi atau malah berpotensi menjadi kemunduran. Media harus berdiri di tengah dan memberi ruang bagi semua pandangan,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan pro dan kontra yang mengemuka. Meski demikian, para narasumber sepakat bahwa partisipasi publik, transparansi, dan demokrasi harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan politik.
Melalui forum ini, JMSI Sumenep berharap diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi politik yang konstruktif sekaligus memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. (Jubah)
About the Author
