Kata Abdullah, Revisi UU KPK Jangan Jadi Alat Kekuasaan
- #AbrahamSamad
- #AntiKorupsi
- #Baleg
- #BeritaPolitik
- #DemokrasiIndonesia
- #GedungDPR
- #HukumIndonesia
- #IndeksPersepsiKorupsi
- #Integritas
- #IPKIndonesia
- #IsuNasional
- #KomisiIIIDPR
- #KUHP
- #Legislasi
- #NewsUpdate
- #OpiniPublik
- #PemberantasanKorupsi
- #PimpinanKPK
- #PolitikNasional
- #PolitikTerkini
- #PrabowoSubianto
- #ReformasiHukum
- #RevisiUUKPK
- #SaidAbdullah
- #Senayan
- #Transparansi
- #UUKPK
- Abraham Samad
- Badan Legislasi DPR
- Baleg DPR RI
- berita politik terbaru 2026
- dinamika DPR RI
- DPR RI Senayan
- DPRRI
- evaluasi regulasi nasional
- Gedung DPR Jakarta
- HEADLINE
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
- integritas komisioner KPK
- IPK Indonesia turun
- isu korupsi Indonesia
- JAKARTA
- Jakarta politik terkini
- kebijakan publik Indonesia
- Ketua DPP PDIP
- kinerja KPK menurun
- Komisi III DPR
- KPK
- KUHP baru Indonesia
- legislasi konstitusional
- NASIONAL
- NEWS
- NEWS SATU
- newssatu
- PDIP
- Pemberantasan korupsi Indonesia
- pengembalian UU KPK lama
- polemik UU KPK
- politik hukum nasional
- Presiden Prabowo Subianto
- regulasi antikorupsi
- rekrutmen pimpinan KPK
- revisi UU KPK
- Said Abdullah
- tata kelola KPK
- UU KPK 2019
Jakarta, Jumat 20 Februari 2026 | Berita Satu- Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa perubahan...
