Sidoarjo, Rabu 5 November 2025 | Berita Satu- Semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi sorotan utama Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, MEI, saat menghadiri Grand Opening Resto UMKM HKTI Sidoarjo di Hotel Delta Sinar Mayang, Rabu (5/11/2025).
Dalam berbagai hal, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia menegaskan pentingnya membangun ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berbasis nilai-nilai sosial dan kolaborasi antar pelaku UMKM.
“Kebersamaan melahirkan kekuatan ekonomi. Tidak ada usaha yang berdiri sendiri. Kolaborasi dan kepercayaan adalah kunci kehancuran UMKM,” ujar Lia di hadapan para pelaku usaha kecil menengah yang hadir.
Menurutnya, keberhasilan UMKM tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi juga dari manfaat sosial yang dirasakan masyarakat. Ia memperkenalkan konsep imediasi sosial, yaitu komunikasi publik yang menumbuhkan rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat terhadap produk lokal.
“Manfaat terbesar bukan hanya materi, tetapi rasa memiliki dan loyalitas masyarakat terhadap produk UMKM kita. Itulah yang memperkuat perekonomian rakyat,” tegas Lia.
Selain itu, Senator yang dikenal dekat dengan kalangan akar rumput ini juga mendorong UMKM untuk menemukan identitas dan keunikan produknya sebagai pembeda di tengah ketatnya persaingan pasar.
“Setiap pelaku usaha harus mempunyai ciri khas. Keunikan itu menjadi daya tarik dan pembeda di mata konsumen,” tambahnya.
Lia berharap kehadiran Resto UMKM HKTI Sidoarjo mampu menjadi simbol ekonomi kolaboratif dan wadah pemberdayaan masyarakat berbasis kebersamaan. Ia menekankan bahwa penguatan jaringan, kepercayaan, dan rasa gotong royong akan memperkuat fondasi ekonomi lokal.
“Saya berharap resto ini bukan sekedar tempat usaha, tapi menjadi pusat kolaborasi dan kebangkitan ekonomi rakyat Sidoarjo,” tutupnya.
Acara grand opening ini turut dihadiri Endang Prasetiyowati, Ketua UMKM HKTI Sidoarjo, para pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan anak yatim penerima santunan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor usaha dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan inklusif. (Kiki)